SIKM merupakan mandat UU No.25/2009 dan secara teknis diatur pelaksanaannya dalam PermenPANRB No.14/2017. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan layanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar, pemerintah menetapkan mekanisme evaluasi melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SIKM). Pelaksanaan survei ini secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, yang mewajibkan instasi pemerintah melakukan pengukuran secara terbuka

a. Mengidentifikasi dan memetakan permasalahan pelayanan publik

b. Mengukur secara berkala kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

c. Memetakan kinerja pelayanan publik