Sesuai dengan Undang–undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: UU ini mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, termasuk standar dan kriteria rumah layak huni. Kabupaten Pasuruan terus mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat seiring dengan perkembangan ekonomi dan urbanisasi. Namun, di sisi lain, permasalahan perumahan dan permukiman masih menjadi tantangan besar, khususnya dalam hal ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan berbagai laporan dan pengamatan di lapangan, masih terdapat banyak rumah yang masuk dalam kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

Faktor penyebab tingginya jumlah RTLH di Kabupaten Pasuruan di antaranya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta kondisi struktur bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Keberadaan RTLH ini berkontribusi terhadap meningkatnya risiko sosial, kesehatan, dan lingkungan yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pendataan secara sistematis terhadap RTLH di Kabupaten Pasuruan. Data yang akurat dan valid akan menjadi dasar bagi perencanaan dan implementasi program perbaikan rumah, baik yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun kerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan kompilasi data RTLH ini bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah, kondisi, serta sebaran RTLH secara menyeluruh guna mendukung kebijakan perumahan dan permukiman yang lebih tepat sasaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh data RTLH yang tervalidasi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas perumahan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang paling terdampak oleh permasalahan RTLH.

1. Menghimpun dan memverifikasi data RTLH di seluruh desa/kelurahan se-Kabupaten Pasuruan
2. Menyediakan data sebagai dasar penetapan kebijakan intervensi Rumah Tinggal Layak Huni Tahun 2025
3. Memastikan program berjalan akuntabel dan berbasis bukti