Pemuda memegang peranan strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah maupun nasional, terutama dalam konteks visi Indonesia Emas 2045. Pada periode tersebut, Indonesia tengah berada dalam fase bonus demografi yang ditandai oleh tingginya proporsi penduduk usia produktif. Jika dikelola dengan tepat, momentum ini dapat menjadi lokomotif percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing bangsa. Namun, manfaat bonus demografi hanya dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia muda (Bloom et al., 2003). Dengan demikian struktur demografi yang menguntungkan tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan tanpa investasi pada pendidikan, kesehatan, dan kapasitas produktif pemuda. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan 2020-2024 yang bertujuan untuk memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jejaring organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota(Kementrian Pemuda dan Olahraga RI, 2021a). Pengembangan pemuda berkontribusi pada Program Prioritas Nasional 3 (PN3), yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode 2020-2024, terdapat beberapa program prioritas (Pro P) berdasarkan Kegiatan Prioritas (KP3) Peningkatan Kualitas Pemuda dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan, Pencegahan Perilaku Berisiko, serta Partisipasi Aktif Sosial dan Politik (Kementrian Pemuda dan Olahraga RI, 2021). Pengaruh utama pembangunan pemuda menjadi penting untuk diperhatikan karena menjadi pilar agenda pembangunan nasional secara umum. dalam hal ini amanat pembangunan kualitas pemuda kemudian tertuang dalam RPJMN 2020-2024 sebagai bagian dari Prioritas Nasional ke-3 dalam rangka Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. 1 Kerangka pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing ditujukan untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil dan bermartabat. Secara khusus, kebijakan dan strategi peningkatan kualitas pemuda diarahkan pada tiga hal; diantaranya 1) Penguatan Kapasitas Kelembagaan, 2) Peningkatan Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda, dan 3) Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda. Dalam rangka memperkuat upaya pembangunan kepemudaan tersebut pemerintah di tahun 2022 ini juga menerbitkan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Perpres itu muncul atas pertimbangan bahwa pembangunan kepemudaan memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, politik serta kebangsaan, dan etika bangsa. Adapun sebagai tujuannya, untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan. Selain itu, Perpres terbaru tersebut juga telah mengatur secara detail mengenai Rencana Aksi Nasional (RAN) pelayanan pemuda dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dapat berguna sebagai alat pemantauan dan penilaian berbagai kegiatan kepemudaan dalam periode pembangunan tahun 2020-2025. Di Kabupaten Pasuruan, pemuda memegang peranan ganda yang sangat penting. Mereka berkontribusi sebagai human capital yang membawa kompetensi, keterampilan, dan produktivitas, sekaligus sebagai social capital yang memperkuat jejaring sosial, partisipasi publik, solidaritas komunitas, serta dinamika budaya lokal. Dalam upaya menekankan peran modal sosial dalam memperkuat keberfungsian masyarakat, pemuda diperankan sebagai bagian integral dari proses pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya di tingkat lokal (Becker, 1993; Putnam, 2000). Untuk memahami kondisi pemuda secara komprehensif, diperlukan instrumen yang mampu menggambarkan capaian pembangunan lintas domain. Salah satu tolak ukur dalam mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks ini meliputi berbagai aspek, seperti Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan dan 2 Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kesejahteraan pemuda dalam suatu negara. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) memberikan kerangka tersebut melalui lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. Sebagaimana diketahui bahwa Indeks Pembangunan Pemuda tersusun atas tiga lapisan domain pembangunan individu, pembangunan penghidupan, dan kesejahteraan, serta partisipasi dan diskriminasi terhadap pemuda di berbagai bidang. Melalui tiga lapisan ini, IPP menangkap aspek lintas bidang dari pembangunan pemuda dan mengakomodasi peran pemuda sebagai objek dan subjek pembangunan. Penerapan IPP di tingkat kabupaten membantu pemerintah melihat kemajuan, kesenjangan, sekaligus kebutuhan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Instrumen ini selaras dengan desain IPP nasional. Penguatan IPP juga berkaitan dengan arah kebijakan nasional maupun daerah. RPJMN 2020-2024 menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas untuk memperkuat daya saing bangsa (Bappenas, 2020). Di sisi lain, RPJMD Kabupaten Pasuruan memasukkan pengembangan kapasitas pemuda sebagai salah satu sasaran penting dalam peningkatan kualitas layanan dasar, produktivitas ekonomi, serta penguatan institusi daerah. Oleh sebab itu, analisis terhadap IPP berfungsi sebagai pijakan untuk merumuskan strategi yang lebih terarah dan sejalan dengan agenda pembangunan jangka menengah. Penyusunan laporan pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan dasar analitis yang kuat untuk memahami kondisi aktual pemuda Kabupaten Pasuruan, menilai tingkat kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan menuju terwujudnya generasi muda yang unggul dan kompetitif dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

1) Menghitung dan menyajikan nilai IPP, domain, dan indikator pemuda Kabupaten Pasuruan. 

2) Menganalisis dinamika IPP secara komparatif dengan Jawa Timur dan Indonesia. 

3) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan program peningkatan pembangunan pemuda daerah