Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 menetapkan program Wajib Belajar 12 tahun sebagai salah satu prioritas pembangunan pendidikan. Sasaran Wajar 12 Tahun mencakup seluruh warga negara Indonesia khususnya yang berusia 6 – 21 tahun agar dapat mengenyam dan menuntaskan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. 

Pemerintah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan anak Indonesia kesempatan memperoleh pendidikan dan mendapatkan pelatihan yang bermanfaat. Melalui pelaksanaan berbagai program, Pemerintah telah meningkatkan angka partisipasi murni (APM) pada tingkat pendidikan sekolah dasar (SD/MI sederajat) mencapai 97,88 persen di 2022, tingkat menengah pertama (SMP/MTs sederajat) mencapai 80,89 persen dan untuk tingkat menengah atas mencapai 61,97 persen di tahun yang sama.

Namun demikian, masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Indonesia. Berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2022, terdapat sekitar 4,1 juta anak dan remaja usia sekolah yang tidak bersekolah. Permasalahan ATS memiliki dampak langsung terhadap target pemenuhan SPM bidang pendidikan di suatu daerah, mengingat pencapaian SPM bidang pendidikan sangat dipengaruhi oleh besarnya proporsi anak usia sekolah yang bersekolah terhadap populasi anak usia sekolah di daerah tersebut. Dengan demikian, penanganan ATS dan Anak Berpotensi Putus Sekolah (ABPS) harus menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab dan pemenuhan mandat SPM serta hak dasar warga negara di bidang pendidikan.