Reformasi birokrasi merupakan agenda prioritas pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) sebagai instrumen pengukuran standar yang mencakup dimensi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Di tingkat pemerintah daerah, penilaian Indeks RB dilaksanakan hingga level perangkat daerah guna memotret sejauh mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengimplementasikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dalam lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dikategorikan sebagai kegiatan statistik sektoral. Data Indeks RB Perangkat Daerah dikumpulkan melalui metode kompilasi produk administrasi dengan memanfaatkan dokumen hasil evaluasi dan laporan kinerja OPD. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data tersebut wajib dikelola secara terstandarisasi agar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan Kegiatan Statistik Sektoral Kompilasi Data Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku penyelenggara statistik sektoral di bidang ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan agenda prioritas pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dalam rangka mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) sebagai instrumen pengukuran standar yang mencakup dimensi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Di tingkat pemerintah daerah, penilaian Indeks RB dilaksanakan hingga level perangkat daerah guna memotret sejauh mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengimplementasikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dalam lingkup tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, pengumpulan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dikategorikan sebagai kegiatan statistik sektoral. Data Indeks RB Perangkat Daerah dikumpulkan melalui metode kompilasi produk administrasi dengan memanfaatkan dokumen hasil evaluasi dan laporan kinerja OPD. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data tersebut wajib dikelola secara terstandarisasi agar akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan Kegiatan Statistik Sektoral Kompilasi Data Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku penyelenggara statistik sektoral di bidang ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi.