1. Berdasarkan UU.RI No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan keluarga berencana dan Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga,keluarga berencana  dan sistem informasi keluarga.Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi ( alokon) yang ada di fasilitas kesehatan penting untuk mencegah missed opportuny pada ibu pasca bersalin yang ingin menggunakan kontrasepsi.Sehingga dapat membantu menurunkan terjadinya unmet need.Seperti kita ketahui bahwa masih banyak indikator kesuksesan penyimpanan dan distribusi alokon yang belum tercapai.Diantaranya adalah jumlah alat kontrasepsi yang tidak sebanding dengan jumlah calon akseptor keluarga berencana. Mekanisme penyimpanan alokon yang belum memenuhi standar.Pengelolaan alokon di fasilitas kesehatan dari penerimaan hingga pengeluaran masih belum optimal.Oleh karena itu,mekanisme kontrol distribusi dan pengelolaan alokon perlu dimaksimalkan.Untuk mendeskripsikan ketersediaan alokon dan jumlah akseptor keluarga berencana pasca persalinan di puskesmas wilayah Kab Pamekasan,maka dipandang perlu untuk adanya pengendalian dan pendistribusian yang benar ke setiap faskes dan termasuk jaringan dan jejaringnya guna peningkatan pelayanan KB dan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) Tahun 2025

Adapun maksud dan tujuan dari pemberian pedoman pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara umum terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di Kab Pamekasan
2. Secara khusus terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunya rencana kebutuhan alakon dan non alakon dalam mendukung tercapainya tujuan program kependudukan dan keluarga berencana di kab Pamekasan
3. Terlaksananya penerimaan,penyimpanan,penyaluran,pencatatan serta pelaporan alakon dan non alakon program secara tertib,aman dan lancar
4. Terlaksananya advokasi dan komunikasi,informasi dan edukasi
5. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
6. tersedianya data fasilitas kesehatan ( faskes) tingkat pertama dan Faskes lanjutan ( rujukan )
7. Terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi,di faskes , terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB,serta terselenggaranya monitoring dan evaluasi.