Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang berada di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terkenal sebagai pusat budaya Jawa, kota pelajar, dan destinasi pariwisata yang kaya akan sejarah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas untuk mengunjungi atau tinggal di Kota Yogyakarta. Kehadiran masyarakat di Kota Yogyakarta memberikan dampak yang luas di semua sektor kehidupan di Yogyakarta termasuk salah satunya adalah sektor pondokan.

Pondokan adalah rumah atau bangunan gedung yang terdiri dari kamar dan fasilitas penunjang yang dihuni oleh pemondok untuk jangka waktu tertentu dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. Pondokan di dalam masyarakat sering juga disebut dengan “kos- kosan” atau “indekos“. Pondokan tumbuh pesat di Kota Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang datang di kota ini.

Pertumbuhan pondokan di Kota Yogyakarta tidak hanya membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi warga masyarakat secara luas,  namun juga menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya. Dampak negatif dapat berujud adanya pemberitaan permasalahan narkoba dan penyalahgunaan pondokan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan  norma di masyarakat. Untuk mencegah dan mengantisipasi hal tersebut maka perlu penanganan yang komprehensif terhadap adanya pondokan tersebut.

Perkembangan pondokan yang begitu pesat tidak hanya menyangkut masalah pengertiannya, karena tidak sedikit “pondokan” dalam praktiknya hampir tidak bisa dibedakan dengan penginapan atau hotel. Begitu juga mengenai tanggung jawab dari penyelenggara pondokan yang selama ini dirasakan belum menyentuh aspek edukasi dan moral, sehingga perlu adanya regulasi yang mengaturnya. 

Regulasi tentang pondokan di Kota Yogyakarta adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan dan Perwal Nomor 36 Thun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pondokan. Perda dan Perwal ini  dimaksudkan untuk menggantikan peraturan daerah yang lama untuk memperkuat regulasi di bidang persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaran pondokan, kewajiban dan larangan, pengawasan, peran serta masyarakat, sertifikasi pondokan layak huni, dan pengenaan sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi peraturan daerah dan perwal ini.

Penyelenggara pondokan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya. Sebagai konsekuensi logis dari tanggung jawab tersebut dan untuk memastikan penyelenggara pondokan memiliki kepedulian, maka adanya izin penyelenggaraan pondokan menjadi suatu keharusan sebagai instrumen pengawasan dan penegakan hukum. Di samping itu, penyelenggara pondokan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan di lingkungan pondokannya dan di lingkungan masyarakat di mana pondokannya berada. Tanggung jawab tersebut sekaligus membedakan pondokan dengan hotel, penginapan dan sejenisnya yang pada umumnya bertujuan komersial.

Sertifikasi pondokan yang layak huni adalah merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan dan menjaga citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Oleh karena itu, sertifikasi pondokan yang layak huni tidak bersifat komersial, tetapi lebih merupakan sebagai jaminan dari perguruan tinggi bahwa suatu pondokan yang sudah tersertifikasi layak untuk dihuni oleh pelajar atau mahasiswa.

Penegakan hukum dalam peraturan daerah ini mencakup segi preventif sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan mengoptimalkan instrumen izin dan pengawasan. Sedangkan segi represif adalah sebagai usaha untuk memaksakan kepatuhan setiap orang terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan menempatkan sanksi administratif dan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana dalam peraturan daerah ini adalah bersifat ultimum remidium, artinya sanksi pidana baru digunakan apabila penerapan sanksi administratif telah dirasakan tidak efektif untuk memaksakan kepatuhan.

Tujuan : 

1. Untuk melakukan pengawasan, penataan administrasi, serta memastikan keamanan dan ketertiban umum di wilayah.

2. Untuk penegakan peraturan daerah dengan memastikan pemilik pondokan mematuhi peraturan serta memiliki izin penyelenggaraan yang diperlukan,seperti yang diatur dalam Perda dan Perwal.
3. Untuk keamanan dan ketertiban dengan melakukan pengawasan terhadap penghuni serta mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan atau potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan "sambang pondokan" oleh aparat setempat .
4. Untuk basis data pembangunan data pondokan yang akurat yang menjadi dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan di daerah, serta untuk intervensi program pembangunan lainnya oleh pemerintah pusat dan daerah.
5. Untuk mitigasi bencana dan kelayakan bangunan dengan mendata kelayakan struktur bangunan serta menyiapkan program pelatihan mitigasi bencana untuk memastikan keselamatan penghuni.
6. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dengan adanya regulasi dan perizinan yang tertata, pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sektor ini.
7. Untuk memastikan hak warga negara dengan pendataan yang komprehensif membantu pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak setiap warga negara, termasuk para penghuni pondokan, dengan menyediakan data mikro keluarga secara by name by address.