Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan organisasinya masing-masing. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. selain itu amanat Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pasal 3 mekanisme penilaian mandiri dilaksanakan oleh penilaian mandiri oleh manajemen Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah; b. penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D disusun dengan maksud: 1. Menetapkan standar mekanisme dan proses PM, yang mencakup PM oleh manajemen dan PK yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D; Meningkatkan Kemungkinan Pencapaian Tujuan Dan Peningkatan Kinerja; Mendorong Manajemen Proaktif; Memberikan Dasar Yang Kuat Dalam Pengambilan Keputusan Dan Perencanaan Meningkatkan Efektifitas Alokasi Dan Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Organisasi Meningkatkan Kepatuhan Pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan Kepercayaan Para Pemangku Kepentingan; Dan Meningkatkan Ketahanan Organisasi.