1. Latar Belakang Kegiatan: 

   Kawasan transmigrasi merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam pemerataan pembangunan wiayah yang berorientasi pada kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha bagi masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, transmigrasi memiliki peran penting dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 yang menghasilkan penetapan 45 Kawasan Trasmigrasi Prioritas Nasional. Identifikasi kriteria penentuan lokasi prioritas transmigrasi bertujuan untuk peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pangan yang terbagi atas kriteria Kawasan Transmigrasi sentra produksi pangan nasional atau food estate (sesuai direktif presiden), Kawasan Transmigrasi yang menjadi penyangga pusat-pusat pertumbuhan (Wilayah Metropolitan - WM, Kota Nusanta – IKN, Kawasan Ekonomi Khusus – KEK, Kawasan Industri – KI, Daerah Prioritas Pariwisata – DPP, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional Kawasan Perbatasan – PKSN), serta Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan dan siap didorong peningkatan nilai tambah produk unggulannya (Kawasan Transmigrasi menuju tingkat berkembang berdaya saing dan/atau Kawasan Transmigrasi yang berpotensi untuk dikembangkan melalui Model Transpolitan).

   Pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi pada dasarnya adalah mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang meliputi aspek-aspek penataan ruang, penataan penduduk, dan penataan sistem kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pada akhirnya pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   Pada Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan penilaian pada 15 Kawasan Transmigrasi dan berikut daftar 30 Kawasan Prioritas  Nasional lainnya yang akan dilakukan pengukuran selanjutnya :

Dalam rangka mengetahui pencapaian Kawasan Transmigrasi, diperlukan kontrol dan evaluasi atas pembangunan dan pengembangan yang telah dilakukan. Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 117 Tahun 2021 tentang Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi. Dalam Kepmen ini terdapat panduan dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan transmigrasi mulai dari pengumpulan data sampai pengolahan data sehingga didapatkan Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi. Penilaian Perkembangan Kawasan Transmigrasi diukur melalui lima dimensi yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial budaya, dimensi jejaring sarana prasarana, dimensi kelembagaan dan dimensi lingkungan. 

Perkembangan transmigrasi perlu diukur pada setiap satuan waktu dan unit pembentuk Kawasan Transmigrasi, agar dapat diketahui apakah pembangunan yang pelaksanaan program dan kegiatan sudah sesuai sasaran atau belum. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk pengukuran tersebut. Alat ukur tersebut berupa kuesioner, cara pengumpulan data, dan alat analisis. Alat analisis yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pengukuran. Mengingat pembangunan transmigrasi bersifat multi dimensi, maka alat analisis yang digunakan harus menggunakan alat yang dapat menganalisis kemultidimensian tersebut sesuai dengan amanat Pasal 64 Nomor 19 Tahun 2024, tentang perlunya ketetapan Menteri tentang indikator sasaran pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi. Penilaian kinerja pelakanaan Transmigrasi meliputi: (1) Penilaian KInerja Kawasan Transmigrasi (INTRANS), (2) Penilaian KInerja Kawasan Perkotaan Baru (INTRAK), dan (3) Indeks Transformasi Saruan Permukiman (INTRAS). Penyusunan instrument pengukuran penilaian kinerja pembangunan dan pengembangan transmigrasi merupakan tahap awal yang penting untuk pelaksanaan kinerja transmigrasi tersebut.

Pelaksanaan pengukuran Indeks Transformasi Kawasan Transmigrasi (INTRANS) tahun 2026 mencakup 15 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang disurvei secara langsung dan merupakan lanjutan dari Tahun Anggaran 2025 untuk menevaluasi kinerja pengembangan di 45 Kawasan Transmigrasi Nasional RPJMN 2024-2029. Hasilnya secara umum menggambarkan hasil perkembangan yang bervariasi, didukung dominasi penduduk usia produktif, struktur rumah tangga yang relatif stabil, serta basis ekonomi sektor primer dengan komoditas unggulan pertanian dan Perkebunan. Capaian infrastruktur dasar yang relatif memadai, namun masih didominasi ekonomi sektor primer dengan kesenjangan pendapatan antar kawasan. Tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, penguatan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, serta efektivitas kelembagaan dalam mendorong investasi, kemitraan usaha, dan integrasi kebijakan pembangunan kawasan. Namun hal tersebut belum dapat menggambarkan ke 45 kawasan transmigrasi secara umum, karena 30 kawasan lainnya belum dilakukan survei secara langsung. Dengan demikian guna memastikan kualitas kebijakan, ketepatan rekomendasi, dan keberlanjutan transformasi Kawasan Transmigrasi ke depan. Untuk hasil yang lebih valid, maka sesuai dengan judul kegiatan ini, sebaiknya untuk 30 kawasan Prioritas Nasional lainnya diukur secara langsung mulai tahun 2026 secara bertahap menyesuaikan anggaran pada tahun berjalan. Sedangkan untuk INTRAS, merupakan penilaian pada tahap pengembangan permukiman yang dianggarkan bukan pada Direktorat Pengembangan Kawasan.

Penilaian Perkembangan Kinerja 30 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dilakukan untuk mendapatkan nilai capaian perkembangan Kawasan Transmigrasi dengan mengunakan indeks komposit yaitu Indeks Transfromasi Kawasan Transmigrasi (INTRANS) dan Indeks Transfromasi Kawasan Perkotaan Baru (INTRAK). Sedangkan Indeks Transformasi Saruan Permukiman (INTRAS) dilaksanakan dalam anggaran kegiatan di Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi.

Tujuan :

1. Menetapkan Instrumen penilaian kinerja transmigrasi: di aras Kawasan Transmigrasi, Kawasan Perkotaan Baru, dan Satuan Permukiman.
2. Menetapkan status perkembangan Kawasan Transmigrasi Kawasan Perkotaan Baru, dan Satuan Permukiman.
3. Menyusun kebijakan yang lebih akurat berbasis hasil penilaian kinerja di aras Kawasan Transmigrasi Kawasan Perkotaan Baru, dan Satuan Permukiman.
4. Memudahkan pengalokasian anggaran pembangunan dan pengembangan transmigrasi, baik yang dananya bersumber dari Kementerian Transmigrasi, Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, mitra Pembangunan maupun stakeholder terkait