Rancangan Kegiatan Statistik
| Judul | Kompilasi Produk Administrasi Data Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Instansi | Sekretariat Daerah Kabupaten Demak |
| Tanggal Terbit | 31 Maret 2026 |
Judul Kegiatan :
Kompilasi Produk Administrasi Data Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
Tahun:
2026
Cara Pengumpulan Data:
Kompromin
I. Penyelenggara
1.1. Instansi Penyelenggara:
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak
1.2. Alamat Lengkap Instansi
Penyelenggara:
Jl. Kyai Singkil No. 7
Telepon:
0291 685322
Faksmile:
0291 685625
Email:
prokompimdemak@gmail.com
II. Penanggung Jawab
2.2. Penanggung Jawab Teknis (setingkat
Eselon 3):
Nama:
Tri Edy Utomo, AP, M.Si.
Jabatan:
Plt. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Demak
Alamat:
Jl. Kyai Singkil No. 7 Demak
Telepon:
(0291) 685877
Faksmile:
(0291) 685625
Email:
setda@demakkab.go.id
III. Perencanaan dan Persiapan
3.1. Latar Belakang Kegiatan:
Bagian Organisasi memiliki peran strategis dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
Untuk itu diperlukan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
3.2. Tujuan Kegiatan:
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga memberikan manfaat peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan:
| Kegiatan | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | |
|---|---|---|---|
| A. | Perencanaan/Persiapan |
01 Februari 2026
|
31 Maret 2026
|
| B. | Pelaksanaan Lapangan |
01 April 2026
|
31 Desember 2026
|
| C. | Pengolahan |
01 April 2026
|
31 Desember 2026
|
| D. | Analisis |
01 Januari 2027
|
31 Januari 2027
|
| E. | Penyajian |
01 Februari 2027
|
28 Februari 2027
|
3.4. Variabel yang Dikumpulkan:
|
Nama Variabel
|
Definisi
|
Referensi Waktu
|
|---|---|---|
| Nilai SAKIP | Skor predikat yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu suatu sistem yang terintegrasi dalam manajemen kinerja sektor publik untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien. Penilaian ini berdasarkan evaluasi terhadap lima komponen SAKIP: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian kinerja. | Tahunan |
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat | Ukuran kuantitatif dan kualitatif atas tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh suatu penyelenggara pelayanan | Tahunan |
| Nilai LKJIP | Hasil atau skor yang diberikan kepada suatu instansi pemerintah sebagai ukuran akuntabilitas kinerjanya berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). | Tahunan |
| Penataan Kelembagaan Kabupaten Kabupaten/Kota | Proses pengaturan dan penataan unit-unit kerja (perangkat daerah) di tingkat pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku | Tahunan |
| Analisis Jabatan | Proses sistematis untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan data jabatan untuk menghasilkan informasi jabatan yang akurat. | Tahunan |
| Analisis Beban Kerja (ABK) | Proses untuk menentukan berapa jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dalam waktu tertentu. | Tahunan |
| Evaluasi Jabatan | Proses pengolahan informasi yang dihasilkan dari analisis jabatan untuk menentukan nilai atau bobot suatu jabatan dalam organisasi. | Tahunan |
| Reformasi Birokrasi | Upaya sistematis dan fundamental untuk memperbarui dan mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). | Tahunan |
| Akuntabilitas Kinerja | Kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, melalui sistem pertanggungjawaban yang periodik dan transparan, yang diwujudkan melalui dokumen seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). | Tahunan |
| Budaya Kerja | Kumpulan nilai, keyakinan, norma, perilaku, dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh anggota organisasi dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, yang membentuk cara berpikir dan bertindak kolektif di lingkungan kerja. | Tahunan |
| Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik | Kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas, peningkatan kompetensi aparatur, dan inovasi prosedur pelayanan agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan publik. | Tahunan |
| Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan | Proses perumusan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan terkait struktur, fungsi, dan kinerja suatu lembaga untuk memastikan efektivitas dan pencapaian tujuannya, meliputi penyusunan rencana strategis, program kerja, pengalokasian sumber daya, serta monitoring dan evaluasi untuk mencapai peningkatan berkelanjutan. | Tahunan |
| Bagian (Setda) | Unit kerja struktural di bawah Sekretariat Daerah (Setda) yang bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang lebih spesifik, seperti urusan pemerintahan, organisasi, atau umum, yang bertujuan membantu tugas kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif. | Tahunan |
| Dinas | Unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas teknis di bidang tertentu, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau Dinas Pekerjaan Umum. | Tahunan |
| Badan | Lembaga teknis daerah yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi tertentu, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). | Tahunan |
| Rumah Sakit | Institusi pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (seperti RSUD) dan bisa berstatus sebagai UPTD atau UOBK yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. | Tahunan |
| UPT (Unit Pelaksana Teknis) | Unsur pelaksana operasional di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada kepala dinas induknya. Tujuannya adalah melaksanakan tugas teknis operasional dinas tersebut di wilayahnya, seperti UPT Puskesmas. | Tahunan |
| Kecamatan | Unit pemerintahan yang berada di bawah wilayah kabupaten/kota. | Tahunan |
IV. Desain Kegiatan
4.1. Kegiatan Ini Dilakukan:
Berulang
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan:
Tahunan
4.3. Tipe Pengumpulan Data:
Longitudinal Cross Sectional
4.4. Cakupan Wilayah Pengumpulan Data:
Sebagian Wilayah Indonesia
4.5. Wilayah Kegiatan:
|
Nama Provinsi
|
Kabupaten/Kota
|
|---|
4.6. Metode Pengumpulan Data:
- Lainnya : Kompilasi Produk Administrasi
4.7. Sarana Pengumpulan Data:
- Lainnya : Kompilasi Produk Administrasi
VI. Pengumpulan Data
6.1. Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot
Study)?
Tidak
6.6. Metode Pemeriksaan Kualitas
Pengumpulan Data:
- Kunjungan Kembali
- Lainnya : Konfirmasi
VII. Pengolahan Dan Analisis
7.1. Tahapan Pengolahan Data:
Penyuntingan (Editing)
:
Ya
Penyandian (Coding)
:
Tidak
Data Entry
:
Ya
Penyahihan (Validasi)
:
Ya
7.2. Metode Analisis:
Analisis Deskriptif
7.3. Unit Analisis:
- Lainnya : Perangkat Daerah
7.4. Tingkat Penyajian Hasil Analisis:
- Kabupaten Atau Kota
- Kecamatan
VIII. Diseminasi Hasil
8.1. Produk Kegiatan yang Tersedia untuk
Umum
Tercetak (Hardcopy)
:
Ya
Digital (Softcopy)
:
Ya
Data Mikro
:
Tidak
