Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan pasal 114 dan peraturan pemeribtah No 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi pasal75 mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem informasi pangan dan gizi yang integritasi , yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan rekomendasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebajikan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan segala salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek, menegah maupun panjang. Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komperensif, disusunlah peta ketahanan dan kerentanan pangan/food security and Vulnerability Atlas FSVA sebagai instrumen untuk monitoring untuk ketahan pangan wilayah. Di tingkat Nasional FSVA disusun sejak tahun 202 bekerjasama dengan world Food Programme (WFP). Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (Food insecurity Atlas – FIA) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 di susun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FVSA). Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA kabupaten/kota dengan analisis sampai tingkat desa/kelurahan. Dengan demikian permasalahn pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level paling bawah. FSVA kabupaten/kota telah di susun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahan pangan dan pemekaran wilayah desa/kelurahan, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten/kota pada tahun 2024. Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA kabupaten/kota menyediakan sarana bagi para pengambilan keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana invetasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa/kelurahan. Pengembangan FSVA tingkat desa/kelurahan merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan mayarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA kabupaten/kota akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.