Kabupaten Situbondo saat ini tengah berada pada fase transisi pemerintahan dengan adanya bupati baru yang menjabat untuk periode saat ini. Fase awal pemerintahan baru umumnya ditandai oleh dinamika politik yang cukup tinggi, baik di internal birokrasi, legislatif, maupun antar kelompok masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya sistem deteksi dini (early warning system) untuk memetakan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas politik di daerah. Salah satu instrumen strategis yang dapat digunakan adalah Indeks Kewaspadaan Dini (IKD). Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif untuk menilai tingkat kerawanan atau potensi konflik di suatu wilayah berdasarkan indikator-indikator sosial-politik yang relevan. Dengan adanya Indeks Kewaspadaan Dini, pemerintah daerah dapat secara dini melakukan langkah antisipatif dan preventif sebelum potensi gangguan berkembang menjadi konflik terbuka. Dalam hal ini peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo sangat krusial untuk menciptakan keamanan yang kondusif melalui deteksi dan identifikasi potensi konflik secara dini. Maka dari itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo perlu melakukan kegiatan Indeks Kewaspadaan Dini untuk mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Selain itu, dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan, perumusan strategi pencegahan konflik, dan penguatan ketahanan sosial-politik daerah selama masa transisi pemerintahan bupati baru.

1. Mengidentifikasi secara dini potensi gangguan politik yang dapat mempengaruhi stabilitas pemerintahan daerah selama masa jabatan bupati baru. 

2. Menyediakan data dan informasi yang sistematis sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan konflik politik di daerah. 

3. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Kabupaten Situbondo.