Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka pengadaan barang/jasa pemerintah diatur Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang wajib menerapkan prinsip - prinsip berikut ini secara komprehensif, yaitu :

1. Efisien, harus diusahakan dengan menggunakan daya dan dana yang minimum untuk mencapai sasaran dan waktu yang ditetapkan.

2. Efektif harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

3. Transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang / jasa dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang / jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

4. Bersaing, harus dilakukan melalui persaingan yang sehat dimana penyedia barang/ jasa mempunyai akses informasi yang sama.

5. Adil, tidak diskriminatif serta memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang / jasa.

6. Akuntabel, harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan dikenakan sanksi jika terjadi tidak sesuai aturan dan ketentuan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dan juga memperhatikan Keputusan Gubernur Banten Nomor 050/Kep.357-Huk/2022 tentang Daftar dan Kodefikasi Data Teknis Perencanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023-2026 maka tersusunlah Kompilasi Data Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Banten Tahun 2026.

Menyediakan data pengadaan barang/jasa Provinsi Banten.