Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan

penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan
Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat tersebut
diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang
lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka
disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi menyelenggarakan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan
digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam
rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai
dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam
laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dari pelaksanaan survei pada
periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan
masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan
pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:
1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan;
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan
publik secara periodik;
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi
penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah;
4. Meningkatkan persaingan positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadi dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan;
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi
penyelenggara pelayanan.