Pembangunan kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan produktif. Di tingkat akar rumput, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam memantau, mencegah, dan menangani berbagai permasalahan gizi, termasuk di antaranya isu tengkes (stunting), gizi buruk, maupun defisiensi mikronutrien lainnya. Keberhasilan intervensi gizi sangat bergantung pada kapasitas, sebaran, dan kualitas layanan dari unit-unit SPPG yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan informasi yang akurat mengenai peta kondisi, fasilitas, dan cakupan layanan SPPG bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi dasar bagi perencanaan strategis kesehatan masyarakat. Untuk memastikan bahwa layanan gizi tersebut tidak hanya bernilai nutrisi tinggi tetapi juga aman dari cemaran biologis dan kimia, kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menjadi standar mutlak. SLHS merupakan bukti sah secara hukum dan klinis bahwa sebuah fasilitas penyedia makanan telah memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, pemetaan dan kompilasi data SPPG yang disandingkan langsung dengan status kepemilikan SLHS bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi utama dalam sistem kewaspadaan dini dan perlindungan kesehatan konsumen di Kota Yogyakarta.

Permasalahan mendasar yang sering dihadapi dalam tata kelola keamanan pangan dan gizi daerah adalah keberadaan data yang terfragmentasi dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tanpa adanya kompilasi data SPPG yang terintegrasi secara utuh, pemerintah daerah mengalami "kebutaan" dalam memetakan entitas mana saja yang telah memenuhi standar laik higiene dan mana yang masih beroperasi di bawah standar atau belum terdaftar. Ketiadaan data yang komprehensif ini memicu risiko sistemik, seperti tingginya potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, kegagalan program intervensi gizi spesifik seperti penanganan tengkes (stunting), serta ketidakefisienan dalam pembinaan pelaku usaha dan fasilitas pelayanan. Ketika data SPPG yang beroperasi tidak dikompilasi dan disilangkan dengan basis data kepemilikan SLHS, celah pengawasan menjadi semakin lebar, sehingga upaya preventif dan promotif kesehatan lingkungan tidak dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.

Dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi kesehatan, Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya melalui penyelenggaraan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan dan keamanan pangan. Kewajiban ini selaras dengan amanat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang hanya dapat dicapai jika memiliki satu pangkalan data yang valid dan mutakhir. Integrasi pendataan SPPG baru dengan data SPPG yang telah memiliki SLHS merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam memastikan setiap siklus produksi hingga distribusi layanan gizi di wilayahnya berada dalam pantauan ketat, sehingga hak masyarakat Yogyakarta untuk mendapatkan pelayanan gizi yang aman, bermutu, dan higienis dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

1. Memperoleh jumlah pasti dan sebaran SPPG yang terkini di Kota Yogyakarta.

2. Memetakan proses pembentukan SPPG di setiap kemantren.

3. Menyediakan basis data terkait SPPG yang sudah memiliki SLHS, yang sedang dalam proses pengajuan, dan yang belum memiliki SLHS.