Biro Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, kebijakan sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah Provinsi, administrasi kebijakan pembangunan dan perekonomian.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Mengacu kepada peraturan tersebut, maka wajib untuk dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan yang diberikan Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Lembaga lainnya.

1. Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat (Perangkat Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota / K / L) sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terpetakannya keunggulan dan kelemahan kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh Biro Perekonomian danPembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
3. Tergambarnya tingkat perubahan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dari Bulan Juli Tahun 2025 hingga Bulan Juni Tahun 2026;
4. Sebagai bahan dalam penetapan kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan;
5. Sebagai ukuran dasar dalam menilai pencapaian kinerja pelayanan publik pada periode berikutnya.