Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menuntut pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi instrumen penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran kepada pemerintah pusat.

Seiring dengan perkembangan regulasi, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan peraturan turunannya, penyusunan LPPD mengalami penyempurnaan baik dari aspek substansi, format, maupun sistem pelaporan berbasis elektronik. Oleh karena itu, diperlukan suatu kompilasi produk administrasi LPPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dan acuan dalam memastikan kualitas data, konsistensi pelaporan, serta mendukung proses evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih akurat dan terukur.

1. Menyediakan acuan dalam penyusunan produk administrasi LPPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kualitas, konsistensi, dan akurasi data serta informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mendukung proses evaluasi dan pembinaan kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat melalui penyajian data yang komprehensif.
4. Mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pengumpulan dan penyusunan data LPPD.
5. Menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah berbasis hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.