Sektor peternakan dan kesehatan hewan memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi di tingkat daerah. Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan dengan dinamika sosial ekonomi yang tinggi, menghadapi tantangan dan kebutuhan yang semakin kompleks dalam pengelolaan sub-sektor peternakan dan kesehatan hewan. Oleh karena itu, data yang akurat, terkini, dan terintegrasi sangat diperlukan guna menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan di bidang ini.

Saat ini, sebagian besar data peternakan dan kesehatan hewan yang dimiliki belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Beberapa data masih bersifat estimasi atau belum diperbarui secara berkala. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pemerintah, khususnya dalam pengawasan populasi ternak, penyebaran penyakit hewan menular, pengendalian zoonosis, serta pembinaan usaha peternakan rakyat dan komersial.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kegiatan Pemutakhiran Data Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Semarang Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembaruan data secara menyeluruh melalui pendekatan yang sistematis dan sesuai dengan standar nasional. Di samping itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, yang mengamanatkan penyediaan data yang akurat, mudah diakses, dan dapat digunakan lintas sektor.

1. Memperbarui data populasi ternak, sebaran peternakan, dan status kesehatan hewan di wilayah Kota Semarang agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
2. Menyediakan data dasar yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
3. Meningkatkan kualitas dan keterpaduan data sektoral sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia.
4. Mendukung pengendalian penyakit hewan dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan secara lebih efektif dan efisien.
5. Memfasilitasi koordinasi data lintas perangkat daerah dan instansi teknis terkait, sehingga pengambilan kebijakan dapat dilakukan secara terpadu dan berbasis bukti.