Kota Depok terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dimana pembangunan tersebut meliputi segala aspek baik dalam bidang komersil, perumahan, pendidikan dan sebagainya. Peningkatan tersebut mengakibatkan tingkat mobilisasi dan kebutuhan transportasi meningkat, dan menimbulkan masalah baru khususnya di sektor transportasi.

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan bahwa tanggung jawab jalan Kota adalah wewenang Pemerintah Kota Depok serta Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 98 Penanggung Jawab Pelaksana Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.

Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi dan analisis terhadap kinerja persimpangan dan ruas jalan di Kota Depok, yang dapat digunakan sebagai dasar oleh Pemerintah Kota Depok untuk membuat kebijakan

tujuannya untuk mengevaluasi kinerja ruas dan simpang, mengetahui jumlah volume kendaraan, hambatan samping serta merekomendasikan usulan penanganan untuk memperbaiki kinerja ruas dan simpang.