Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Hasilnya menjadi dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sebagai tolok ukur sejauh mana pelayanan publik telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sedangkan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah survei yang bertujuan untuk mengukur pandangan, sikap, dan persepsi masyarakat atau pegawai terhadap isu-isu korupsi dalam suatu instansi atau secara umum. Survey ini digunakan sebagai masukan perbaikan layanan dan peningkatan integritas serta untuk mengembangkan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan merupakan unsur pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan kepegawaian daerah diakomodasi dalam Misi ke-5 (Lima) Kabupaten Lamongan, yaitu “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi” dengan tujuan “Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa” dengan sasaran “Meningkatnya kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah” dengan indikator sasaran Indeks Profesionalitas Aparatur”.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayan Publik. Mengacu pada hal tersebut, maka Tim Survei dan Pengolah Data Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi BKPSDM Kabupaten Lamongan perlu melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan kepada ASN. Adapun yang menjadi fokus survei adalah berbagai jenis pelayanan kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Adapun Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi pada BKPSDM Kabupaten Lamongan ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat (ASN) terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Lamongan;
2. Mengetahui tingkat persepsi anti korupsi terhadap pelayanan kepegawaian diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Lamongan;
3. Mengetahui nilai dari setiap unsur pelayanan untuk dijadikan sebagai evaluasi dan dasar rencana tindak lanjut perbaikan peningkatan kualitas pelayanan;
4. Mengetahui tren peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada BKPSDM Kabupaten Lamongan.